Menparekraf Pimpin Delegasi Indonesia ke APEC TMM8

17 September 2014

Indonesia mengajak para anggota APEC untuk fokus dalam melaksanakan program Travel Facilitation mendapat dukungan dari anggota APEC lainnya.

Hal ini diungkapkan  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  Republik Indonesia (Menparekraf) Mari Elka Pangestu saat mengadiri penyelenggaraan APEC  High Level Policy Dialogue on Travel Facilitation (HLPD) di Bali, Indonesia pada Oktober 2013. 

Facilitation sebagai salah satu topik bahasan pada 8th APEC Tourism Ministerial Meeting (TMM8) yang diselenggarakan di Macao, Tiongkok, dari 12-14 September 2014. “Agenda Travel Facilitation ini kembali menjadi topik bahasan dalam Sidang Menteri Pariwisata APEC di Macao tahun ini.

Diharapkan dengan berkembangnya travel facilitation, perjalanan wisatawan di wilayah Asia Pasifik akan semakin mudah, dan berdampak pada meningkatnya jumlah wisatawan secara global,” kata Mari Pangestu didampingi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Parekraf dan Konsul di Hong Kong

Menurut Menparekraf, sesuai studi yang dilakukan oleh UNWTO dan WTTC pada 2013, pelaksanaan visa facilitation akan meningkatkan jumlah kunjungan wisman sebanyak 38 juta hingga 57 juta atau meningkat 9% hingga 13% di wilayah Asia Pasifik. “Tambahan kedatangan ini akan memberikan kontribusi penerimaan sebesar US$ 62-89 triliun, serta dapat menciptakan 1,8 hingga 2,6 juta lapangan kerja baru di tahun 2016,” kata Mari Pangestu.

Menparekraf juga menyampaikan perkembangan fasilitasi perjalanan yang telah dilaksanakan oleh Indonesia pascapertemuan  HLPD di Bali, antara lain mengenai fasilitasi bebas visa (saat ini ada 65 negara yang bisa memperoleh VoA dan 15 negara bebas visa), immigration on board untuk beberapa rute penerbangan Garuda Indonesia, yaitu dari Tokyo (Narita) ke Jakarta dan Denpasar, Osaka ke Denpasar, Sydney ke Jakarta dan Denpasar, Incheon ke Jakarta dan Shianghai ke Jakarta, serta kerja sama Garuda dengan Sky Team dalam rangka mendukung konektivitas perjalanan.

Selain memimpin delegasi Indonesia, pada pertemuan para Menteri Pariwisata anggota perekonomian APEC ke-8 ini, Mari Pangestu juga ditunjuk mewakili para Menteri Pariwisata APEC untuk menyampaikan sambutan pada saat opening session dan courtesy call denganWakil Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok, Y.M. Wang Yan.

Menparekraf juga ditunjuk sebagai salah satu lead speaker pada saat sidang APEC TMM8 dengan topik “Enhancing APEC Tourism Cooperation and Promoting Interconnectedness of Tourism in The Asia Pacific Region”. Pada sesi ini,  Menparekraf menyampaikan  langkah-langkah yang harus dilaksanakan anggota ekonomi APEC sebagaimana telah disepakati pada HLPD 2013 lalu di Bali.

Macao Declaration sebagai Hasil APEC TMM ke-8 Tema APEC tahun 2014 ini adalah “Shaping the Future through Asia-Pacific Partnership” (Membangun Masa Depan melalui Kemitraan Asia Pasifik), sehingga pertemuan para Menteri Pariwisata APEC 2014 menggunakan tema membangun masa depan baru untuk kerja sama dan pembangunan pariwisata di Asia Pasifik. 

Hal ini mengingat pentingnya peran pariwisata di perekonomian masing-masing anggota APEC dan bahwa kawasan Asia Pasifik merupakan kawasan dengan jumlah wisman terbesar dan telah mengalami pertumbuhan yang tinggi.

Secara rata-rata sumbangan pariwisata terhadap PDB secara langsung adalah 3,4% dan secara tidak langsung 8-9% di APEC dan 1 dari 11 pekerjaan diciptakan oleh pariwisata. Indonesia serupa dengan rata-rata APEC.

APEC TMM8 ini berhasil mengadopsi Macao Declaration, yang berisi hal-hal sebagai berikut.

1. Pentingnya pariwisata sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan pekerjaan. Hal tersebut sudah diakui oleh Para Kepala Negara/Pemimpin Perekonomian anggota APEC sejak tahun 2012 dan diharapkan komitmen tingkat tinggi akan dibuat lebih konkret tahun ini pada pertemuan para Pemimpin Perekonomian APEC bulan Nopember 2014 di RRT.

2. Komitmen diharapkan dalam bentuk mengadopsi target 800 juta wisatawan mancanegara (wisman) di APEC pada tahun 2025, dibandingkan dengan sekitar 400 juta wisman saat ini, melalui kerja sama di bidang pariwisata, termasuk menyelesaikan APEC Tourism Strategic Plan 2015-2019, pada tahun depan.

3. Kerja sama akan dilakukan dalam beberapa bidang dan diharapkan kerja sama yang konkret, yaitu sebagai berikut.

a.    Kerja sama untuk menggambarkan pentingnya pariwisata untuk anggota APEC dan kerja sama

regional di APEC.

b.    Kerja sama untuk pengembangan destinasi dan produk wisata yang berkelanjutan dan inklusif (melibatkan UKM, perempuan, pemuda) melalui lokakarya, pelatihan anggota, danpembelajaran pengalaman antaranggota APEC.

c.    Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pariwisata melalui kerja sama untuk mengidentifikasi keterampilan, standard, dan sertifikasi yang diperlukan; akses untuk pelatihan

di bidang pariwisata untuk semua, dan mekanisme untuk mobilitas tenaga kerja professional di bidang pariwisata.

d.    Meningkatkan daya saing dan integrasi ekonomi anggota APEC melalui pariwisata dengan melanjutkan hal-hal sebagai berikut.

1)    APEC Travel Facilitation

Initiative untuk fasilitasi mobilitas pengunjung (misalnya kerja sama di bidang

fasilitasi visa seperti trusted traveller program dan advanced passenger informations)

dan semua hal yang membuat perjalanan menjadi mudah, efisien, dan cepat tetapi

tetap aman.

2)    Konektivitas melalui udara.

3)    Melakukan evaluasi

mengenai peran kebijakan fiskal untuk promosi pariwisata dan pertumbuhan jasa

perjalanan.

Dalam sidang APEC TMM ke-8 juga dilaporkan kinerja dan perencanaan jangka menengah dan panjang pembangunan pariwisata dan jasa perjalanan di masing-masing perekonomian anggota. Yang menarik bahwa  semua anggota APEC termasuk negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan Kanada; dan negara besar seperti RRT, telah mengidentifikasi bahwa pariwisata merupakan pilar perekonomian dan pentingnya komitmen serta koordinasi antara K/L di tingkat paling tinggi.

Amerika Serikat misalnya, untuk pertama kalinya telah membentuk National Travel and Tourism Office (sebelumnya hanya di tingkat Negara bagian/state) untuk koordinasi antar K/L dan melaksanakan brand Amerika Serikat (USA). 

Australia memiliki platform terintegrasi antara perdagangan, investasi, dan pariwisata sebagai platform “diplomasi ekonomi”. Korea Selatan juga memiliki visi dari Kepala Negaranya untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi kreatif melalui pariwisata. Sedangkan RRT telah membentuk koordinator pengembangan pariwisata antar-K/L terkait di bawah Wakil Perdana Menteri RRT, Mr. Wang Yan.

Di Selandia Baru, Perdana Menteri John Key merangkap portofolio pariwisata dan di Meksiko ada Sidang Kabinet secara reguler untuk koordinasi pariwisata. Sedangkan di Filipina, koordinasi di anggaran sehingga ada anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka pengembangan pariwisata (Tourism Infrastructure Budget) dan juga telah menyepakati agar tidak mengizinkan pengembangan sektor lain seperti pertambangan di wilayah pariwisata dalam rangka memprioritaskan ekowisata.

Tentunya hal-hal ini dapat dipelajari oleh Indonesia dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, antara lain diterbitkannya Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2014 tentang koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan kepariwisataan yang merupakan amanat dari UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan langkah awal yang baik. Tentu yang penting pada akhirnya adalah komitmen politis dan anggaran agar kontribusi pariwisata secara ekonomi dapat terealisasi secara berkelanjutan dan inklusif.

Di sela-sela sidang APEC TMM ke-8, Menparekraf juga memanfaatkannya untuk melakukan beberapa pertemuan bilateral dalam rangka meningkatkan kerja sama pariwisata secara bilateral. Dalam hal ini, Menparekraf mengadakan pertemuan dengan Mr. Shao Qiwei (Kepala China National Tourism Administration/CNTA), Mr. Sam Gerovich (Duta Besar Australia untuk APEC), dan Mr. Paul Stocks, Deputy Chief Executive, Science, Skills and Innovation, Selandia Baru. XPOSEINDONESIA  Teks dan Foto : Pusompublik

 

Last modified on Wednesday, 17 September 2014 14:51
Login to post comments