Diskusi TKJA : NKRI Harga Mati

24 February 2019

Diskusi Kebangsaan dengan tema “NKRI Harga Mati” diadakan oleh Torang Kawanua Jokowi-Amin  (TKJA) di Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Sabtu, 23 Februari 2019.  Kegiatan ini diselenggarakan sebagai ganti dari  rencana pengadaan deklarasi yang awalnnya disusun bakal  digelar pada hari itu.

 

“Pelaksaaan deklarasi kami  undur dan akan jadwalkan ulang. Waktunya akan disesuaikan dengan jadwal dari Pasangan Calon Presiden 01”. Kami akan infokan waktunya  dalam satu dua hari ke depan,” ujar Jodie Wenas, Sekjen TKJA.

Pilihan pengadaan diskusi sendiri dilakukan dalam tempo yang relative singkat. “Cuma dalam waktu tiga hari. Kami memilih tema  NKRI harga mati, karena kita sedang ada kontestasi.  Bukan hanya antara   Calon presiden 01 dan 02 , atau antara eks militer dan sipil.  Tapi juga pertarungan ideologi, Pancasila melawan ideologi  yang bekerja secara transaksional!”  lajut Jodie Wenas, yang merasa sangat puas degan hasil  diskusi. Semlang pembicara aatara lain Andree Opa Sumua “Masing-masing narasumber  sangat menguasai  bidang masing-masing,” puji Jodie lagi

Diskusi  Kebangsaan dengan Tema NKRI Harga Mati  menampilkan Andre Opa Sumual, (Ketua Umum Teman Jokowi), Jefr Tambayong (Ketua Umum FOKAN), Hanny Pantau (Ketua Umum LMI), Taufan  Hunneman  (Sekjen FORNAS Bhineka Tunggal Ika), Rachel  Cicilia Tuerah (Co-Founder Indonesia Center for  Public Policy)

Sebagai pembicara awal, Andre memberikan pemaparan menarik soal jargon NKRI Harga Mati. Menurut Andre, kemunculan jargon ini bersamaan dengan munculnya anasir yang mengganggu keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anasir tersebut, adalah radikalisme dan juga politisasi agama.

Di momen tahun politik ini, ancaman terhadap Indonesia tersebut banyak bermunculan. “Untuk itu, NKRI harus dipertahankan, NKRI harus tetap ada,” ujar Andre.

Andre menegaskan, salah satu cara mempertahankan NKRI adalah mendukung Jokowi-Maruf di Pemilihan Presiden nanti.

Pembicara lain, Hanny Pantouw, menyebut jargon NKRI Harga Mati merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kesatuan Indonesia. Pasalnya, potensi perpecahan di Indonesia itu ada, bila tidak dijaga. Apalagi, Indonesia punya keberagaman suku, ras, dan agama. “Dan Pancasila sebagai dasar rumah kita, bagi NKRI Harga Mati,” jelas Hanny.

Taufan Hunneman, mengatakan NKRI Harga Mati merupakan bentuk komitmen masyarakat terkait bentuk negara. Semangat NKRI Harga Mati digunakan untuk membendung pihak-pihak yang ingin mengganti ideologi Pancasila atau membangkitkan politik keseragaman.

Taufan pun menjelaskan bentuk politik keseragaman yang ingin dikembalikan lagi. Misalnya saja di era Orde Baru. Saat itu, rezim Orba mengatur segala segi kehidupan, baik ekonomi hingga politik. Rezim membatasi ruang gerak dan ekspresi masyarakat.

Pembatasan dan kontrol tersebut ingin melanggengkan politik keseragaman. “Untuk itu, semangat NKRI harga mati itu juga harus dibarengi dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika Harga Mati. Sebab, keberagaman harus terus ditanamkan,” jelasnya lagi.

Sedangkan Rachel  Cicilia Tuerah memapar kebijakan public pemerintah Jokowi yang sudah berlangsung, yang sangat sesuai dengan  tujuan negara  seperti  yang  tertuang dalam UUD 45.  “Suatu pemerintah yang mempuyai tujuan  untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan  umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” kata  Rachel  Cicilia Tuerah.

Lebih lajut Rachel   menyebut cotoh, “Pada soal kesehatan,  misalnya, pemberlakuan kebijakan wajib memiliki BPJS, pembuatan Kartu Indonesia Sehat,  menunjukan kepedulian  dan keberpihakan pemerintah   pada masyarakat yang  sudah berjalan.  Meski pada pelaksanaa mungki belum selalu maksimal, namun mafaat dari kebijakan ini sudah dirasakan secara langsung oleh masyarakat Indonesia.” XPOSEINDONESIA/NS Foto Muhamad Ihsan

More Pictures

Last modified on Sunday, 24 February 2019 17:17
Login to post comments